Jum. Sep 18th, 2020

EMKA MAGZ

Majalah Digital Artefak MK

Regulasi Konstruksi Dimasa Pandemi

3 min read

Sebagai respon terhadap mewabahnya COVID 19 pada beberapa negara di dunia yang telah memakan korban cukup signifikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi internasional, pengumuman resmi tersebut dikemukakan secara publik  pada 11 Maret 2020 di Jenewa, Swiss.

Sehubungan dengan perkembangan pandemi Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) ditanah air khususnya, maka Presiden RI telah memberikan arahan terkait upaya pencegahan penyebaran wabah COVID -19 pada 15 Maret 2019, dimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu sektor yang perlu menerapkan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 adalah bidang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tindak lanjut terhadap kondisi diatas maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah menerbitkan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Konstruksi yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat No: 02/ IN/ M/ 2020.

Bebarapa hal yang diatur dalam protokol dimaksud didalamnya antara lain:

Penetapan Skema Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

  1. Pembentukan Satgas Pencegahan Covid-19 di lapangan
  2. Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan
  3. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan
  4. Pelaksanaan Pencegahan Covid-19 dilapangan

Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditunjukkan dalam skema berikut :

Adapun terkait tindak lanjut terhadap kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur dalam Lampiran II Instruksi Menteri tersebut, yang mengatur beberapa hal berikut :

Penghentian pekerjaan sementara akibat keadaan kahar dapat dilakukan jika dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi teridentifikasi :

  1. Memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada dipusat sebaran;
  2. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/ atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
  3. Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Mekanisme penghentian pekerjaan sementara digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

Hal lain yang diatur adalah terkait Mekanisme Penggantian Spesifikasi, dalam hal kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi adanya material dan/atau peralatan dan/ atau suku cadang Import dari Negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-19 dan/ atau dari negara yang tidak terjangkit dengan COVID-19 namun proses pengiriman barang terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang Import di Indonesia, maka dapat diusulkan untuk penggantian spesifikasi yang mekanismenya diatur dalam lampiran II, huruf A, angka 1.b Instruksi Menteri tersebut. Sementara hal yang mengatur kompensasi biaya upah tenaga kerja dan subkontraktor/ produsen/ pemasok saat terjadi penghentian sementara diatur dalam lampiran II, huruf C.

Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak social  dan ekonomi dari COVID-19, maka penyelenggaraan Jasa konstruksi tersebut dapat tetap diteruskan dengan tatap mengacu pada ketentuan dalam lampiran I, angka 2.d.

Dalam rangka pemberlakuan ketentuan pelaksanaan pencegahan dan penanangan COVID-19 dilapangan, dapat diusulkan biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntukannya melalui addendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan mekanisme yang diatur dalam Lampiran II, angka 2 dan 3.

Dalam Instruksi Menteri PUPR ini juga diatur terkait protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa Konstruksi, mulai dari tahap Prakualifikasi sampai dengan mekanisme pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga yang di uraikan dalam Lampiran III .

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat No: 02/ IN/ M/ 2020 secara lengkap dapat diunduh di disini.

Select item to view

Instruksi Menteri PUPR Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID1-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *